BKPM Diapresiasi Walau Anggaran Minim

13-02-2017 / KOMISI VI

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat apresiasi di tengah minimnya anggaran. Tugas yang berat untuk menggiring investor ke dalam negeri, memang, membutuhkan anggaran besar. Tapi dengan anggaran minim, BKPM mampu mencapai targetnya.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani kepada Parlementaria di tengah-tengah rapat dengar pendapat dengan Kepala BKPM Thomas Lembong, Senin, (13/2). “Saya sangat mengapresiasi dengan target-target tinggi tersebut. Untuk 2017 sebaiknya anggaran tidak dipotong. Anggaran Rp500 miliar masa dipotong. Biaya promosi ke luar negeri untuk mendatangkan investor itu besar,” ungkap Endang.

 

Minimnya anggaran BKPM, kata Anggota F-PG ini, bergantung pada BKPM sendiri, apakah mampu mengelola anggarannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan Presiden dalam Nawacitanya. “Kalau bisa memanej anggaran dengan tidak mengurangi target, kenapa tidak,” tutur Endang.

 

Indonesia, nilai politisi dari dapil Jateng V ini, adalah surga investasi. Banyak negara yang menanamkan modalnya dengan membawa gerbong tenaga kerja asing sekalian ke Tanah Air. Ini perlu perhatian, karena sekarang banyak negara yang diberi bebas visa. Mata dunia selalu melirik ke Indonesia.

 

Pada bagian lain, Endang berharap agar BKPM menyeimbangkan kinerjanya antara target mengejar investasi dan membenahi kinerja ekspor Indonesia. Sejauh ini, ekspor memang belum terlihat baik. “Pak Tom sendiri, kan, baru beberapa bulan menjabat. Masih perlu penyesuaian. Tahun 2017, ekspor perlu diprioritaskan.” Impor bahan baku, lanjut Endang, perlu diseimbangkan kembali dengan nilai ekspornya. (mh)/foto:runi/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...